Krisis Listrik Nasional – Jelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-77 justru ancaman krisis energi listrik akibat pasokan batu bara yang semakin menurun di pembangkit PLN, PLTU maupun Independen Power Producer (IPP). Alhasil mengoperasikan secara bergantian sejumlah pembangkit adalah opsi yang harus dilakukan guna bisa menerangi sejumlah kawasan di Nusantara.
Hal ini terjadi disebabkan kewjiban memasok batu bara ke dalam negeri sebesar 25% dari produsen yang diatur dalam Domestic Market Obligation (DMO) tidak berjalan efektif alias, memble.
Alih-alih memble, ternyata harga sumber energi fosil ini sangatlah tinggi di luar negeri, dan pengusaha kompak untuk ekspor guna meraup untung dan acuh terhadap aturan DMO hingga secara tak sadar berdampak pada krisis listrik nasional. Pengusaha berkelit jika mereka bukan nakal, tetapi menganut prinsip ekonomi yang ingin untung besar hingga lupa jika ’emas hitam’ itu juga sangat diperlukan di dalam negeri.
Alhasil, perusahaan energi listrik plat merah atau PLN pontang-panting berusahan sekuat tenaga menjaga listrik nasional tetap bisa ‘terang’ meskipun pasokan batu bara untuk menggerakkan pembangkit justru harus menunggu datangnya batu bara.
BLU Jadi Solusi Permanen Krisis Listrik Nasional
Pengusaha batu bara mendesak pemerintah agar mengebut pembahasan payung hukum BLU agar dapat segera diimplementasikan dan menyelesaikan permasalahan DMO. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia menganggap BLU sebagai solusi permanen yang sanggup menyelesaikan masalah minimnya pasokan batu bara untuk PLN dan industri di dalam negeri.
Disparitas harga jual batu bara melalui DMO US$ 70 per ton untuk PLN dan US$ 90 per ton untuk industri dalam negeri ketimbang harga jual di luar negeri membuat pengusaha memilih untuk ekspor. Segera sosialisasi skema BLU pada penambang terus menerus karena ancaman blackout sebagai bentuk krisis listrik nasional sudah di depan mata akibat mandul nya sebagian besar pembangkit listrik.
Tarif pungutan dan kompensasi, skema penagihan dan skema penyaluran, kemudian skema lain terkait kehadiran BLU maka harus segera bangkit lebih cepat.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, menyampaikan solusi yang paling realistis untuk mengentaskan masalah minimnya pasokan batu bara ke PLN dan industri dalam negeri adalah segera mengesahkan BLU batu bara.
Jika penjualan ke dalam negeri dengan harga yang mirip dengan internasional maka itu adalah solusi yang sama-sama menguntungkan dan Indonesia bisa terhindar dari krisis listrik nasional.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyampaikan, salah satu upaya untuk menjaga pasokan batubara bagi PLN adalah dengan segera disahkannya BLU batubara. Mamit menilai, pengesahan BLU batu bara mampu menjaga ketahanan energi nasional.
BLU untuk indonesia bangkit lebih cepat, ebelum krisis listrik nasional semakin larut dan terlambat karena habisnya pasokan ’emas hitam’ hasil bumi nusantara.
