Kebebasan Hukum Thaksin Shinawatra dan Tantangan Keluarga Dinasti Politik
Beberapa waktu lalu, mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, akhirnya mendapatkan keputusan yang menguntungkan dalam persidangannya. Pengadilan Thailand membatalkan tuduhan penghinaan terhadap Kerajaan Thailand terhadap dirinya karena dianggap tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan tindakan tersebut. Ini menjadi kabar baik bagi Thaksin setelah beberapa tahun menjalani berbagai proses hukum.
“Kasusnya dibatalkan,” ujar Thaksin kepada para jurnalis saat meninggalkan gedung pengadilan. Ia menegaskan bahwa ia selalu menjunjung tinggi institusi kerajaan sesuai dengan konstitusi Thailand yang menyebut raja sebagai tokoh yang sangat dihormati.
Tuduhan ini muncul pada tahun 2015 ketika Thaksin memberikan wawancara dengan media asing. Ia membantah semua tuduhan dan menegaskan kesetiaannya kepada kerajaan. Meski begitu, dinasti politik keluarga Shinawatra masih menghadapi tantangan besar. Putri Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, yang kini menjabat sebagai Perdana Menteri, akan menghadapi sidang penting pekan depan yang bisa berdampak langsung pada masa jabatannya.
Paetongtarn saat ini sedang diskors dari jabatannya karena dugaan pelanggaran etika. Tuduhan ini muncul setelah sebuah rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik. Rekaman tersebut digunakan oleh lawan politik untuk menyerang dan merendahkan pemimpin Thailand. Jika putusan konstitusi menyatakan Paetongtarn bersalah, maka ia bisa dipecat dari jabatannya.
Berbagai Kasus Hukum yang Menghimpit Dinasti Shinawatra
Selain kasus penghinaan terhadap kerajaan, keluarga Shinawatra juga pernah menghadapi berbagai masalah hukum lainnya. Berikut adalah rangkaian kasus hukum yang menghimpit dinasti politik ini:
-
Saham Shin Corp
Thaksin pernah terseret dalam kasus kepemilikan saham Shin Corp, perusahaan milik keluarganya. Ia dituduh menggunakan pihak lain sebagai pemegang saham untuk meraih keuntungan dari perusahaan yang menerima konsesi dari badan negara. Setelah undang-undang organik disahkan, Thaksin dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas dua dakwaan. -
Pinjaman Exim Bank
Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan vonis tiga tahun penjara secara in absentia terhadap Thaksin dalam kasus konflik kepentingan terkait pinjaman Bank Exim. Pinjaman sebesar 4 miliar baht diberikan kepada pemerintah Myanmar pada tahun 2004. Pengadilan menyatakan Thaksin memiliki konflik kepentingan karena mengarahkan Bank Exim memberikan pinjaman dengan bunga di bawah biaya. -
Skema Lotere
Thaksin dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena meluncurkan skema lotere dua dan tiga digit secara ilegal. Skema ini berlangsung pada periode 1 Agustus 2003 hingga 16 September 2006, saat ia masih menjabat sebagai PM Thailand. Ia dinyatakan bersalah oleh Divisi Kriminal Pemegang Jabatan Politik karena melanggar Pasal 157 KUHP terkait pembekuan kekuasaan dalam kasus tersebut. -
Penyalahgunaan Kekuasaan
Pada Oktober 2008, Thaksin dijatuhi hukuman dua tahun penjara akibat kasus konflik kepentingan terkait pembelian tanah oleh istrinya. Meskipun telah divonis bersalah, Thaksin tidak menjalani hukuman karena melarikan diri ke luar negeri dan menghindari pihak berwajib selama lebih dari satu dekade.
Dengan berbagai kasus hukum yang terjadi, dinasti Shinawatra terus menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Meski Thaksin berhasil melewati salah satu kasus terberatnya, situasi politik di Thailand tetap memperlihatkan ketidakstabilan yang bisa memengaruhi jalannya pemerintahan.
