kontenstore.com – Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu janji unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mengatasi backlog perumahan nasional.
Program ini menargetkan pembangunan dan renovasi hingga 3 juta unit rumah setiap tahunnya, dengan fokus utama pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kelas menengah bawah, serta perbaikan rumah tidak layak huni di desa dan perkotaan.
Hingga pertengahan Maret 2026, program 3 juta rumah masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat progresnya dinilai lambat oleh Presiden Prabowo sendiri. Apa saja kendala utama dan langkah percepatan yang sedang dilakukan? Berikut ulasan lengkapnya.
Mengapa Program 3 Juta Rumah Penting bagi Indonesia?
Indonesia masih menghadapi defisit hunian yang signifikan. Data backlog perumahan mencapai sekitar 12,7 juta unit (berdasarkan estimasi terkini hingga 2025–2026).
Banyak keluarga, terutama di kalangan MBR, kesulitan memiliki rumah layak karena harga properti terus naik, biaya material meningkat, dan akses pembiayaan terbatas.
Program 3 juta rumah hadir sebagai solusi komprehensif:
- Membangun 1 juta unit rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan BUMN dan swasta.
- Memperbaiki/renovasi sekitar 2 juta unit rumah tidak layak huni di pedesaan dan pesisir.
- Menyediakan hunian vertikal terjangkau di kawasan strategis seperti dekat stasiun kereta api.
Program ini tidak hanya menyelesaikan masalah hunian, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect yakni dengan menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor konstruksi, material bangunan, dan industri pendukung, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Progres Terkini dan Kekhawatiran Presiden Prabowo
Pada Maret 2026, Presiden Prabowo menyampaikan kekecewaannya atas kecepatan pelaksanaan program 3 juta rumah. Dalam pertemuan beberapa minggu sebelumnya, beliau secara langsung bertanya mengapa progres terasa lambat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Satgas Percepatan Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, saat pencanangan pembangunan hunian di dekat Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan (16 Maret 2026).
Menurut Hashim, Presiden ingin program ini berjalan cepat dan masif. Beliau menekankan bahwa tanah milik negara dan BUMN adalah aset rakyat, sehingga tidak boleh dijual dengan harga pasar.
“Itu haram,” tegasnya, karena lahan tersebut harus diprioritaskan untuk subsidi hunian rakyat, bukan keuntungan segelintir pihak.
Meski demikian, realisasi pada 2025 belum mencapai target penuh. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan peningkatan kuota rumah subsidi dari sekitar 220 ribu menjadi 350 ribu unit pada tahun sebelumnya, namun secara keseluruhan program masih di bawah ekspektasi ambisius 3 juta unit per tahun.
Apa Saja Penyebab Lambatnya Program 3 Juta Rumah?
Beberapa faktor utama yang menghambat percepatan program 3 juta rumah antara lain:
Birokrasi yang Rumit
Proses perizinan, pengadaan lahan, dan koordinasi antar-kementerian sering memakan waktu lama. Aturan yang tumpang tindih di daerah juga menjadi kendala, bahkan berisiko menyebabkan kredit macet bagi pengembang.
- Kementerian PKP Masih Baru
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman baru terbentuk sekitar satu tahun (sejak 2025), sehingga butuh waktu untuk membangun struktur organisasi, SDM, dan sistem yang solid.
- Persoalan Lahan dan Kepentingan Pihak Ketiga
Meski banyak lahan negara/BUMN tersedia (misalnya milik Kementerian Pertahanan, Sekretariat Negara, Kominfo, dan PT KAI), ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan menetapkan harga pasar. Hal ini bertentangan dengan arahan presiden untuk subsidi penuh bagi MBR.
Meski APBN mengalokasikan puluhan triliun (sekitar Rp 10–40 triliun di tahun-tahun awal), tantangan likuiditas, suku bunga, dan distribusi dana masih menjadi isu. Skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tetap dipertahankan dengan bunga KPR subsidi 5%, namun perlu inovasi lebih lanjut untuk generasi milenial.
Target Ambisius vs Realitas Lapangan
Presiden Prabowo sendiri mengakui bahwa target 3 juta rumah sangat tinggi dan sulit dicapai dalam waktu singkat, namun tetap menekankan pentingnya cita-cita besar.
Langkah Percepatan yang Sedang Dilakukan
Pemerintah tidak tinggal diam. Beberapa inisiatif terbaru untuk mempercepat program 3 juta rumah meliputi:
Kolaborasi dengan BUMN
PT Kereta Api Indonesia (KAI) memimpin pembangunan hunian vertikal di lokasi strategis seperti Jakarta Selatan (Stasiun Manggarai), Bandung, Semarang, dan Surabaya. Rencana penyerahan kunci ditargetkan mulai 2027, dengan harga terjangkau (sekitar Rp 500 jutaan untuk unit tertentu).
Dua Skema Utama di 2026
Kombinasi pembangunan baru di kota dan renovasi massal di desa, didukung anggaran Kementerian PKP Rp 10,89 triliun. Dukungan dari Polri, Pemda, dan Swasta Sinergi dengan kepolisian untuk pembangunan di wilayah Polda, pembebasan pajak daerah (seperti BPHTB di beberapa daerah), serta keterlibatan REI dan pengembang.
Instruksi Percepatan dari Presiden
Presiden Prabowo secara rutin menginstruksikan percepatan, termasuk peningkatan kuota subsidi dan skema pembiayaan kreatif untuk milenial (uang muka rendah, bunga di bawah 5%).
Dampak positif yang diharapkan dari Pprogram 3 juta rumah. Jika terealisasi optimal, maka program ini akan memberikan beberapa hal seperti;
- Mengurangi backlog perumahan secara signifikan.
- Meningkatkan rasio kepemilikan rumah hingga 67% atau lebih.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga beberapa persen melalui efek rantai pasok.
- Mewujudkan keadilan sosial: hunian layak bukan lagi hak istimewa kelas atas.
Program 3 juta rumah tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski menghadapi hambatan birokrasi dan lahan, komitmen presiden untuk mempercepat pelaksanaan sangat kuat. Dengan kolaborasi semua pihak—pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta—target ambisius ini diharapkan semakin mendekati kenyataan.
Bagi masyarakat yang membutuhkan hunian subsidi, pantau terus update dari Kementerian PKP dan situs resmi pemerintah. Program ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.