Keistimewaan konsep Ibukota Nusantara merupakan poin yang harus dimiliki sebagai ibukota negara Indonesia yang baru. Setelah beberapa hari yang lalu Presiden telah mengumumkan nama Nusantara sebagai kota baru yang mengatur pemerintahan Indonesia.
Konsep Ibukota Nusantara atauPembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang terletak di Kalimantan Timur telah dipastikan akan terus berlanjut. Hal tersebut dapat dilihat dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Dalam dokumen RKP 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 510 miliar untuk tahap awal pembangunan IKN.
Tak hanya itu, terkait kepastian kelanjutan pemindahan IKN ini juga tercermin dari surat yang disampaikan Jokowi kepada DPR RI terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang beberapa hari lalu disidangkan.
Sementara itu, bagaimana dengan konsep Ibukota Nusantara? Saat ini, salah satu yang telah disiapkan pemerintah adalah desain istana kepresidenan yang cukup unik. Desain tersebut dirancang oleh seniman Nyoman Nuarta yang merupakan pemenang sayembara Istana Garuda Ibu Kota Baru.
Konsep Ibukota Nusantara yang di desain tersebut sempat diposting oleh Nyoman lewat akun Instagramnya. Nyoman kembali menegaskan semangatnya soal Indonesia yang begitu kaya budaya, menawarkan keragaman yang tak ternilai salah satunya simbol Garuda.
Rancangan Istana Garuda diinisiasi oleh visi saya sebagai seorang seniman dan dikembangkan bersama para ahli. Istana yang kami persembahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah proyeksi bagi masa depan bangsa
Bahkan, Nyoman menjelaskan dari prosedur yang didapat, seluruh hasil dari visualisasi konsep ibukota nusantara berupa desain gedung-gedung khusus IKN (Ibu Kota Negara), juga telah dilaporkan oleh Menteri PUPR kepada Presiden Joko Widodo sejak awal pembuatan.
Sementara itu konsep Ibu Kota Nusantara sebagai nama yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengandung 8 Prinsip. Dilansir dari laman resmi IKN, diantaranya : ada delapan prinsip dari ibu kota negara:
1.Mendesain sesuai kondisi alam
Lebih dari 75 persen kawasan hijau di kawasan pemerintahan IKN
100 Persen penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit
100 persen konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian.
2.Bhinneka Tunggal Ika
100 persen integrasi seluruh penduduk, baik lokal maupun pendatang
100 persen warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit
100 persen tempat umum dirancang menggunakan akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif.
Baca juga :https://kontenstore.com/news/ada-pajak-pemindahan-ibukota-negara/
3.Terhubung, aktif, dan mudah diakses
80 persen perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif
10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi
Kurang dari 50 menit koneksi transit ekspres dari kawasan inti pusat pemerintahan ke bandara strategis pada 2030.
4.Rendah emisi karbon
Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100 persen kebutuhan energi IKN
60 persen peningktan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru pada 2045
Net zero emissions di IKN pada 2045.
5.Sirkuler dan tangguh
10 persen dari lahan seluas kawasan pemerintahan IKN tersedia untuk kebutuhan produksi pangan
60 persen daur ulang semua timbulan sampah pada 2045
100 persen air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035.
6.Aman dan terjangkau
10 kota terbaik menurut international Liveability Index pada 2045
Semua permukiman di kawasan pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045
Perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana.
7.Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi
Memperoleh peringkat very excessive dalam perangkat e-Gov improvement Index oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
100 persen konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis
Lebih dari 75 persen kepuasan bisnis dengan perangkat layanan virtual.
8.Peluang ekonomi untuk semua
0 persen kemiskinan di IKN pada 2035
PDB in line with kapita negara berpendapatan tinggi
Rasio Gini regional terendah di Indonsia pada 2045.
Sejarah dan asal usul nama Nusantara
Konsep Ibukota Nusantara ini memiliki sejarah dan asal usul yang lahir di masa Kerajaan Majapahit di sekitar abad ke-14. Nusantara saat itu digunakan dalam konteks politik. Secara politis, kawasan Nusantara terdiri dari gugusan atau rangkaian pulau yang terdapat di antara benua Asia dan Australia, bahkan termasuk Semenanjung Malaya.
Nusantara di ikrarkan oleh Patih Majapahit yang Gajah Mada melalui sumpahnya yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah itu diucapkannya saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit.
Sumpah Palapa berbunyi: “Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa.”
Artinya, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya (baru akan) melepaskan puasa.”
baca juga : https://kontenstore.com/news/asyik-petani-bisa-peroleh-modal-bank-dan-asuransi-gagal-panen/
Sementara itu, Nusantara berasal dari dua kata yaitu nusa yang artinya pulau, yakni pulau-pulau, dan antara yang berarti lain atau seberang. Setelah Majapahit bubar, istilah Nusantara terlupakan. Nusantara baru kembali digunakan di abad ke-20. Tokoh pendidikan nasional pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, mempopulerkannya kembali.
Nusantara digunakan sebagai alternatif dari Nederlandsch Oost-Indie atau Hindia Belanda. Hingga kini, istilah Nusantara masih kerap digunakan sebagai padanan Indonesia.
Itulah beberapa keistimewaan konsep ibukota Nusantara yang akan menjadi icon baru bangsa Indonesia.
