Impor beras yang ramai dibicarakan belakangan ini dikarenakan adanya saling lempar tanggung jawab dan data yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara. Dari Kementerian Pertanian, Bulog, hingga Kementerian Perdagangan.
Kegaduhan impor beras ini berawal dari rapat dengar pendapat antara Komisi IV dengan Bulog sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pasokan beras di tanah air. Hasilnya Bulog menyatakan bahwa stok di gudang hanya berada diangka 600 ribu ton.
Dilansir dari berbagai sumber, stok beras Bulog dalam posisi tidak aman, karena batasan aman stok beras nasional berada di angka 1 -1,2 juta ton beras yang berada di gudang Bulog. Sehingga mereka harus segera impor beras untuk memenuhi keamanan beras nasional.
Kegaduhan muncul ketika Kementerian Pertanian menyatakan bahwa beras yang ada di petani sangat berlimpah, sehingga Bulog tidak harus impor beras sebanyak 600 ribu ton. Perbedaan data dua lembaga ini ditanggapi Bapanas dan Bulog dengan impor yang telah disetujui Kementerian Perdagangan.
Baca juga :
Kementerian PUPR Serah Terima BMN Tahap 2
Perubahan Iklim Diatasi Dengan Strategi Keuangan dan Teknologi
Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Budi Waseso alias buwas mengaku tipisnya cadangan beras Buloh mengakibatkan kenaikan harga beras di pasaran. Bahkan Bulog tidak bisa mengintervensi karena tidak memiliki stok yang mencukupi.
Buwas juga menyatakan impor beras telah disetujui dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Perekonomian pada awal November 2022. Sebelum melakukan impor, Buwas mengungkapkan Kementerian Pertanian dalam Rakortas telah berkomitmen untuk memasok beras untuk CBP sebesar 500.000 dalam kurun tidak sampai 1 minggu.
“Pada saat itu ada yang janji di depannya Pak Menko bahwa dalam kurun waktu tidak 1 minggu akan menyetor beras 500.000 ton untuk Bulog. Pak Wandi [Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Suwandi], kan pada saat itu [yang berjanji]?” ujar Buwas.
Buwas pun membeberkan data yang dimiliki, misalnya, PT Abadi Langgeng Gemilang (Alung) hanya memiliki stok 7.000 ton. Padahal, dari informasi kesiapan stok/target data Kementan sebesar 100.000 ton. Dari stok tersebut telah dibuatkan kontrak pengadaan oleh Bulog 7.000 ton.
Kemudian, PT Pilar Menara Mas Malang (Willy) memiliki stok 260 ton dari kesiapan stok/target sesuai data Kementan sebesar 20.000 ton. Dari stok tersebut, penggilingan tidak bersedia kontrak pengadaan dengan Bulog.
Selanjutnya, CV Alam Putra Mandiri Tegal (Doyok) memiliki stok 20 ton dari kesiapan stok/target sesuai data Kementan sebesar 100.000 ton. Mitra memiliki kesanggupan untuk memasok ke Bulog sebesar 50-100 ton per hari.
Lalu, CV Makmur Jaya Semarang (Andreas) memiliki stok 2.800 ton, dari kesiapan stok/target sesuai data Kementan sebesar 20.000 ton. Mitra memiliki kesanggupan memasok ke Bulog sebesar 5.000 ton sampai akhir tahun.
Lantas Bagaimana dengan klaim Indonesia surplus beras hingga 7 juta ton, bahkan Indonesia mendapatkan penghargaan karena mampu swadaya pangan sejak tahun 2017 hingga 2021, lantas apa masalah yang ada saat ini? Benarkah stok beras dalam negeri tidak mencukupi sehingga pilihan impor beras menjadi opsi yang paling mudah.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan harga antara Rp 9.395 hingga Rp 11.700 per kilogram.
“Data negara itu ada di BPS, dan standing crop, data dari satelit juga menyatakan aman, kemudian laporan dari Gubernur dan Bupati mengatakan aman, tetapi jika ada dinamika harga maka harus disikapi bersama,” ungkap Syahrul.
Tak hanya itu, Syahrul juga menambahkan masalah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) merupakan soal kebijakan bukan disebabkan ada atau tidaknya beras di petani. Data yang ada dilapangan petani mau menjual dengan harga yang lebih tinggi karena biaya produksi juga mengalami kenaikan.
Sedangkan data dari BPS mencatat harga beras telah mengalami inflasi selama lima bulan ke belakang. Pada November 2022 lalu, harga beras rata-rata mencapai Rp 11.877 per kilogram. Sedangkan Bulog dan Badan Pangan Nasional menyepakati harga beras yang bisa diserap maksimal Rp 10.200 per kilogram.
Tak hanya itu, Kementerian Pertanian juga menyatakan, bahwa pada bulan Februari hingga Maret mendatang merupakan panen raya, yang membuat stok beras nasional berlimpah. Tetapi apakah Bulog akan membeli beras petani dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan, atau memilih impor dengan harga beras yang lebih murah?
Akhirnya, pemerintah pun telah menyetujui impor beras sebanyak 200 ribu ton dengan nilai total mencapai Rp 1,8 triliun, untuk menambah stok CBP yang ada di gudang Bulog.
